Portal aplikasi ditjen pktn - simpktn - Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2017 Tentang Pelaksanaan. Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal. Timbang, Dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri, + Selengkapnya.Mengupayakan peningkatan nilai perdagangan domestik secara terus-menerus. ESELON 1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.Badan Pengkajian & Pengembangan Perdagangan; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional; Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam NegeriKementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2, 62623 Putrajaya, Malaysia. Tel +603-8882 6562 Adapun pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden atau PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik."Kalau perpajakannya nanti diatur di antara lain akan mengatur subjek pajak luar negeri atau SPLN lebih detail.Adapun dalam pasal 7 PP Nomor 80 Tahun 2019, diatur bahwa penyedia layanan transaksi elektronik dari luar negeri yang memenuhi syarat atau SEP wajib menunjuk perwakilannya di Indonesia.Pewakilan tersebut kemudian wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penjualan SPLN itu.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Lawan Diskriminasi Kelapa.

Pemerintah pun siap menjatuhkan sanksi jika mereka tak mematuhi ketentuan tersebut.(Baca: Poin Penting PP E-Commerce, dari Pajak hingga Aduan Konsumen)PP ini juga mengatur, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Salah satunya, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).Suahasil menilai ketentuan NPWP sebenarnya berlaku umum bagi pelaku usaha sesuai ketentuan perpajakan. Cfd micro car pdf. DIREKTORAT Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian. menetapkan kemungkinan dalam waktu dekat law firm-nya siapa," kata Oke.Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2 Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan. Pasal 2 Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 3PUTRAJAYA, 30 DISEMBER 2019 – Mesyuarat Kabinet pada 18 Disember 2019 telah memutuskan bahawa pelaksanaan Program Subsidi Petrol PSP yang.

"Kalau pelaku usaha itu punya NPWP, maka pajak yang saya bayarkan itu bisa dikompensasi, bisa dikreditkan jadi pengurang pajak.Ini sebenarnya lebih baik," jelas dia.(Baca: Banyak Salah Kaprah, Sri Mulyani Tarik Aturan Pajak untuk E-Commerce)Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya sudah pernah menebitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait pajak perpajakan, Sri Mulyani menyebut salah satu poinnya yakni mengukuhkan perusahaan digital internasional, seperti Amazon dan Google sebagai subjek pajak luar negeri.Dengan demikian, mereka nantinya bisa menyetor dan melaporkan PPN sebesar 10% ke Indonesia. Forex regulation hong kong. RUU ini akan mengubah definisi Bentuk Usaha Tetap atau BUT.BUT nantinya tak lagi didasarkan pada kehadiran fisik, namun kehadiran ekonominya.Menurut Sri Mulyani, perubahan definisi BUT ini dilakukan agar bisa memajaki perusahaan digital internasional yang tak memiliki BUT di Indonesia.Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan tera/tera ulang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

KPDNHEP - MyFEX

Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Aras 13, No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2, 62623 PUTRAJAYA. Talian Am 03-8882 5506Meningkatkan tahap kecekapan Kementerian dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat. Aktiviti 9 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Peringkat Negeri PPDNHEP Negeri Fungsi Memastikan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti penguatkuasaan, kepenggunaan, perdagangan dalam negeri, tribunal tuntutanDirektorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; Certificate of Origin;. INATRADE - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta. Best broker for crypto trading. Maka, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat oleh Pelayanan Pemerintah Daerah yang merupakan tugas dan fungsi utama Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan harus menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di daerah masing-masing.Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. co.id/2015/02/kabupatenkota-kini-ujung- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raja Grafindo Persada, 1985 Nasrul Isa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal, FISIP UI, 2000, Tesis Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/ UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014 Puska Dagri, Kajian Sistem Metrologi Legal, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2007 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetrii, Ghalia Indonesi, Jakarta, 1994 Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tera/ Tera Ulang, Palembang, 2017 Website jumlah_uttp? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Oke bilang hal tersebut telah dihimpun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Masuknya revisi UU Perdagangan disambut baik oleh pelaku usaha. [[Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, ada banyak poin yang akan masuk dalam. Termasuk dengan perlunya rekomendasi untuk ekspor sumber daya alam non manufaktur.Selain itu ada sejumlah aturan lagi yang berharap dapat diubah.Salah satunya terkait dengan luasan toko ritel asing.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Beranda

Benny meminta pembatasan luas toko ritel asing sehingga tidak mengambil pasar toko ritel domestik yang skalanya lebih kecil."Aturan luas toko ritel asing luasnya jangan terlalu kecil sehingga akan melindas ritel dalam negeri," jelas Benny.Omnibus law berpotensi gagal bila keterlibatan pemerintah daerah minim Selain itu perlu juga ada kejelasan terkait aturan perdagangan elektronik (e-commerce). Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Namun, aturan tersebut masih memerlukan aturan turunan untuk lebih jelas.Batu: Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menginventarisasi berbagai perizinan yang menghambat investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Setidaknya sebanyak 18 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) rencananya bakal direvisi untuk terintegrasi omnibus law.

"Sudah diperintahkan bebagai Permen yang menggangu investasi dan ekspor agar dicabut," kata Enggar, dalam sebuah diskusi, di Hotel El Kartika Wijaya Batu, Jawa Timur, Rabu, 2 Oktober 2019.Enggar mencontohkan perizinan yang akan dicabut yakni Permendag 17/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.Langkah ini dilakukan dalam pencabutan relokasi industri yang ingin hadir di Tanah Air. Mortgage broker wickford. Rekomendasi impor yang berbelit akan dihilangkan setelah pelaku usaha bisa membuktikan telah melakukan investasi besar.Revisi Permen tersebut juga memudahkan industri mencapai target produksi yang berujung pada ekspansi dan penjualan produk ekspor."Ini sekarang terjadi relokasi industri, sudah barang tentu mesin-mesin yang bukan baru itu dipindah dan dipreteli.

Kementerian perdagangan dalam negeri law

Izin impor khusus untuk barang modal dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor juga akan dipermudah.Namun, langkah ini digulirkan setelah memastikan bahan baku dari dalam negeri terserap maksimal."Contoh tembakau, kami sudah keluarkan Permendag 84 dan Permentan, wajib serap dulu setelah kurang baru impor. Di sisi lain ada industri bahan bakunya ikan misalnya kalau tidak cukup ya impor, kalau tidak ada jaminan bagaimana bikin pabrik, itu ada dalam relaksasi," paparnya.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan invetarisasi perizinan yang dinilai menghambat investasi itu tekan diproses sebagian.Targetnya, baru ynag akan hadir bisa diimplementasikan pada bulan ini.

Kementerian perdagangan dalam negeri law

"Ada 18 Permendag, 11 menyangkut impor, tujuh menyangkut ekspor yang kami akan lihat lagi untuk dorong investasi dan ekspor sebelum 20 Oktober," ucapnya.Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjamin rampungnya omnibus law perizinan berusaha dapat memangkas proses Online Single Submission (OSS) menjadi setengah jam.Pasalnya, sebanyak 72 Undang-Undang yang menghambat perizinan diamandemen dalam omnibus law. Business brokers brisbane. "OSS setengah jam bisa selesai," kata Darmin di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.The Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (Malay: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna), abbreviated KPDNHEP, is a ministry of the Government of Malaysia that is responsible for domestic trade, co-operatives, consumerism, franchise, companies, intellectual property, competition, controlled goods, price control, pyramid scheme, consumer rights, trader.Beberapa waktu lalu Indonesia kalah di forum World Trade Organization (WTO) terkait penyelesaian sengketa dagang internasional melawan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru/New Zealand (NZ).